Kabupaten Melawi Dengan Skor Sempurna Bidang Perencanaan Pembangunan Raih Peringkat 6 (MCP)KPK .

        Sumber Fhoto : wartamelawi.com

Kabupaten Melawi Dengan Skor Sempurna Bidang Perencanaan Pembangunan Raih Peringkat 6(MCP)KPK.

Meldanewsonline.id

Melawi Kalbar-Dengan skor sempurna, perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan teknologi andal. Langkah ini memastikan rencana pembangunan lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melansir pemberitaan wartamelawi.com 

Pemerintah Kabupaten Melawi berhasil meraih peringkat 6 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Kalimantan Barat dalam capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan kemajuan signifikan Melawi dalam pengelolaan pemerintahan yang berintegritas dan memperkuat posisinya sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pencapaian ini juga menempatkan Kabupaten Melawi sebagai acuan bagi percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan di daerah lain.

Kabupaten Melawi berhasil mencapai skor 90% dalam MCP KPK 2024. Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Skor tersebut diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) KPK.

Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, didampingi oleh Inspektur dan Admin MCP Kabupaten Melawi, menghadiri kegiatan Desk Verifikasi dalam rangka optimalisasi Indeks MCP tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Auditorium Randi Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta. Kehadiran ini merupakan bagian dari upaya aktif Kabupaten Melawi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat capaian dalam indeks MCP. Sabtu (16/11/2024).

Delapan Area Intervensi Kunci

Melalui delapan area intervensi utama, Kabupaten Melawi berhasil mencapai nilai antara 80% hingga 100%. Berikut rinciannya:

Perencanaan (100%)

Dengan skor sempurna, perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan teknologi andal. Langkah ini memastikan rencana pembangunan lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penganggaran (92%)

Anggaran daerah dikelola dengan transparan dan berbasis kinerja. Pengalokasian dana difokuskan pada prioritas pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pengadaan Barang dan Jasa (84%)

Sistem e-procurement memastikan proses pengadaan lebih transparan dan efisien, mengurangi peluang korupsi, serta menjamin keadilan dalam pelaksanaannya.

Pelayanan Publik (92%)

Melalui inovasi digital, layanan publik di Kabupaten Melawi semakin mudah diakses, cepat, dan efisien, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pengawasan APIP (85%)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) aktif mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Manajemen ASN (99%)

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara berbasis merit berhasil memastikan ASN kompeten, profesional, dan berintegritas.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (85%)

Pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah dilakukan secara optimal untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Optimalisasi Pajak Daerah (88%)

Sistem pajak yang transparan dan mudah diakses mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan.

Komitmen Menuju Pemerintahan Berintegritas

Keberhasilan Kabupaten Melawi dalam mencapai skor MCP 90% merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Kosupgah KPK.

Paulus, menyatakan, “Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa kami berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami akan terus bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini demi kesejahteraan masyarakat.”

Dengan capaian ini, Kabupaten Melawi diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. (Bgs).