PONTIANAK – Meldanewsonline.id Anggota DPRD Kalbar kecewa atas ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna pada Rabu lalu Bahkan utusan dari pemerintah provinsi, baik wakil gubernur hingga sekretaris daerah pun tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal dua hari lalu, Delapan fraksi di DPRD Kalbar menyetujui rancangan rancangan APBD 2023.
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamine menilai pemerintah provinsi sudah melecehkan marwah DPRD Kalbar. Sebab, rapat paripurna tersebut sudah disusun di Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kalbar.
“Kalau dilecehkan terus seperti ini. Kita juga harus membuat reaksi agar ada perubahan sikap pak Gub (Gubernur) dan jajaranya sebagai perwakilan pemerintah daerah,” kata Heri Mustamine, kemarin.
Menurut Heri, ketika terjadi pelanggaran terhadap institusi DPRD, maka menjadi tanggung jawab moral bersama. Termasuk dirinya sebagai kader Golkar yang mengusung Sutarmidji. Dia mendesak gubernur memberikan klarifikasi atas ketidakhadiran dalam rapat paripurna tersebut.
Heri meminta pimpinan melakukan konsolidasi. Tujuannya agar tercipta harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.
“Karena atasan kita bukan gubernur, tapi rakyat,” ucapnya.
Heri menyebutkan, rapat paripurna adalah urusan wajib yang menjadi prioritas. Kalaupun ada kegiatan lain, coba tanya mana lebih penting selain urusan APBD menyangkut rakyat Kalbar.
“APBD itu program RKPD antara eksekutif dan legislatif. Sisi lainnya sebagai lembaga pengawas, harusnya marwah DPRD dijaga. Kalau pemerintah mau dilihat, tidak boleh dilakukan pagi hari. Kelabakan kita semua,” ucapnya.
Politisi Golkar dapil Kota Pontianak ini meminta sesuai peraturan perundang-undangan dan PP, DPRD bisa menjembatani. Pimpinan DPRD dapat menjadi corong wakil rakyat dan eksekutif.
“Saya berharap sekali kepada Gubernur Kalbar bahwa pemerintahan itu adalah DPRD dan Gubernur Kalbar sebagai kepala daerah,” ucapnya.
Anggota DPRD Kalbar, Subhan Nur langsung walk out . Tanpa interupsi diikuti Muhammad dari Fraksi PAN, *Paulus Andi Mursalin dari PDI* Perjuangan, Robi Nazarudin dari PKB, Muhammad Isa dari Demokrat serta Mad Nawir dari Fraksi PKS-PPP termasuk Asroni dari Fraksi Gerindra. Beberapa wakil rakyat lainnya, sebelum paripurna selesai juga melakukan aksi serupa.
Awalnya, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengusulkan agar dibacakan surat ketidakhadiran gubernur. Namun hal itu ditolak oleh Subhan.
“Tidak perlu dibaca pimpinan. Selaku pimpinan eksekutif Gubernur Kalbar, sudah tahu jadwal yang sudah disahkan di Banmus,” kata dia. Subhan kemudian meminta izin kepada pimpinan untuk keluar ruangan sidang.
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Tony Kurniadi mengaku sangat kesal dengan sikap Gubernur Kalbar si Sutarmidji yang selalu merasa benar angkuh memang Ia memberi saran kepada wakil rakyat DPRD Kalbar untuk mendukung semua APBD tahun 2023 tanpa dibahas.
“Pada hari ini, kita terima saja APBD tahun 2023 tanpa ada rapat fraksi, karena rapat anggaran berhari-hari dan berbulan-bulan. Semua hanya lelucon. Perubahan angka satu rupiah pun tak terjadi,” kata Tony.
Tony paham tentang bagaimana membahas anggaran di legislatif. Tapi, Tim anggaran eksekutif yang menunjuk anggaran bersama Badan Anggaran DPRD tak bisa memberikan keputusan.
“Pak Sekda selalu koordinasi koordinasi dengan pak Gubernur. Lalu Sekda sampaikan ke kita. Maaf pak Gubernur tidak setuju. Jadi biar saja kita puas-puaskan saja pak Gubernur,” ucap dia.
Miftah dari Fraksi PKS-PPP menyebutkan, DPRD Kalbar bukan bawahan gubernur. Dia meminta ketegasan pimpinan. Sebab, rapat sudah, tetapi pemilihan dan utusan yang biasa hadir seperti wagub atau sekda tidak hadir.
Untuk kepentingan lembaga dan masyarakat, Miftah meminta agar ada ketegasan. Jangan ada pembahasan APBD sebelum ada klarifikasi atas ketidakhadiran gubernur.
“Kita bukan bawahan Gubernur. Sebelum ada klarifikasi secara resmi tidak ada pembahasan APBD 2023,” ucapnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Minsen juga meminta ada semacam klarifikasi tentang apa yang terjadi hari ini mengenai rapat paripurna jawaban Gubernur Kalbar atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kalbar.
“Saya kira kita semua setuju. Agar dapat ditarik suatu kesimpulan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menanggapi ketidakhadiran pejabat Pemprov Kalbar dalam rapat paripurna kemarin.
“Harusnya hari ini (kemarin) diwakilkan kepada wakil gubernur atau minimal sekda, jika gubernur berhalangan,” katanya,
Menurutnya, berdasarkan keterangan pemerintah, ketiga pejabat pejabat berhalangan hadir sebagai jadwal tugas kedinasan dan tengah berada di luar kota. Maka jadwal hari ini (kemarin) tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Akibat tak terlaksana, menyebabkan banyak protes dari anggota dewan.
“Minimal satu di antara mereka ketiga pejabat eksekutif di antaranya gubernur, wakil gubernur atau sekda harus ada,” ucapnya menjelaskan kejadian ini pada tanggal .*Gubernur Tak Hadir,Paripurna DPRD Prov Kalbar Ancam Tak Bahas RAPBD 2023*
suara anak kolong.com
PONTIANAK – Anggota DPRD Kalbar kecewa atas ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna pada Rabu lalu Bahkan utusan dari pemerintah provinsi, baik wakil gubernur hingga sekretaris daerah pun tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal dua hari lalu, Delapan fraksi di DPRD Kalbar menyetujui rancangan rancangan APBD 2023.
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamine menilai pemerintah provinsi sudah melecehkan marwah DPRD Kalbar. Sebab, rapat paripurna tersebut sudah disusun di Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kalbar.
“Kalau dilecehkan terus seperti ini. Kita juga harus membuat reaksi agar ada perubahan sikap pak Gub (Gubernur) dan jajaranya sebagai perwakilan pemerintah daerah,” kata Heri Mustamine, kemarin.
Menurut Heri, ketika terjadi pelanggaran terhadap institusi DPRD, maka menjadi tanggung jawab moral bersama. Termasuk dirinya sebagai kader Golkar yang mengusung Sutarmidji. Dia mendesak gubernur memberikan klarifikasi atas ketidakhadiran dalam rapat paripurna tersebut.
Heri meminta pimpinan melakukan konsolidasi. Tujuannya agar tercipta harmonisasi antara eksekutif dan legislatif.
“Karena atasan kita bukan gubernur, tapi rakyat,” ucapnya.
Heri menyebutkan, rapat paripurna adalah urusan wajib yang menjadi prioritas. Kalaupun ada kegiatan lain, coba tanya mana lebih penting selain urusan APBD menyangkut rakyat Kalbar.
“APBD itu program RKPD antara eksekutif dan legislatif. Sisi lainnya sebagai lembaga pengawas, harusnya marwah DPRD dijaga. Kalau pemerintah mau dilihat, tidak boleh dilakukan pagi hari. Kelabakan kita semua,” ucapnya.
Politisi Golkar dapil Kota Pontianak ini meminta sesuai peraturan perundang-undangan dan PP, DPRD bisa menjembatani. Pimpinan DPRD dapat menjadi corong wakil rakyat dan eksekutif.
“Saya berharap sekali kepada Gubernur Kalbar bahwa pemerintahan itu adalah DPRD dan Gubernur Kalbar sebagai kepala daerah,” ucapnya.
Anggota DPRD Kalbar, Subhan Nur langsung walk out . Tanpa interupsi diikuti Muhammad dari Fraksi PAN, *Paulus Andi Mursalin dari PDI* Perjuangan, Robi Nazarudin dari PKB, Muhammad Isa dari Demokrat serta Mad Nawir dari Fraksi PKS-PPP termasuk Asroni dari Fraksi Gerindra. Beberapa wakil rakyat lainnya, sebelum paripurna selesai juga melakukan aksi serupa.
Awalnya, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengusulkan agar dibacakan surat ketidakhadiran gubernur. Namun hal itu ditolak oleh Subhan.
“Tidak perlu dibaca pimpinan. Selaku pimpinan eksekutif Gubernur Kalbar, sudah tahu jadwal yang sudah disahkan di Banmus,” kata dia. Subhan kemudian meminta izin kepada pimpinan untuk keluar ruangan sidang.
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Tony Kurniadi mengaku sangat kesal dengan sikap Gubernur Kalbar si Sutarmidji yang selalu merasa benar angkuh memang Ia memberi saran kepada wakil rakyat DPRD Kalbar untuk mendukung semua APBD tahun 2023 tanpa dibahas.
“Pada hari ini, kita terima saja APBD tahun 2023 tanpa ada rapat fraksi, karena rapat anggaran berhari-hari dan berbulan-bulan. Semua hanya lelucon. Perubahan angka satu rupiah pun tak terjadi,” kata Tony.
Tony paham tentang bagaimana membahas anggaran di legislatif. Tapi, Tim anggaran eksekutif yang menunjuk anggaran bersama Badan Anggaran DPRD tak bisa memberikan keputusan.
“Pak Sekda selalu koordinasi koordinasi dengan pak Gubernur. Lalu Sekda sampaikan ke kita. Maaf pak Gubernur tidak setuju. Jadi biar saja kita puas-puaskan saja pak Gubernur,” ucap dia.
Miftah dari Fraksi PKS-PPP menyebutkan, DPRD Kalbar bukan bawahan gubernur. Dia meminta ketegasan pimpinan. Sebab, rapat sudah, tetapi pemilihan dan utusan yang biasa hadir seperti wagub atau sekda tidak hadir.
Untuk kepentingan lembaga dan masyarakat, Miftah meminta agar ada ketegasan. Jangan ada pembahasan APBD sebelum ada klarifikasi atas ketidakhadiran gubernur.
“Kita bukan bawahan Gubernur. Sebelum ada klarifikasi secara resmi tidak ada pembahasan APBD 2023,” ucapnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Minsen juga meminta ada semacam klarifikasi tentang apa yang terjadi hari ini mengenai rapat paripurna jawaban Gubernur Kalbar atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kalbar.
“Saya kira kita semua setuju. Agar dapat ditarik suatu kesimpulan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menanggapi ketidakhadiran pejabat Pemprov Kalbar dalam rapat paripurna kemarin.
“Harusnya hari ini (kemarin) diwakilkan kepada wakil gubernur atau minimal sekda, jika gubernur berhalangan,” katanya,
Menurutnya, berdasarkan keterangan pemerintah, ketiga pejabat pejabat berhalangan hadir sebagai jadwal tugas kedinasan dan tengah berada di luar kota. Maka jadwal hari ini (kemarin) tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Akibat tak terlaksana, menyebabkan banyak protes dari anggota dewan.
“Minimal satu di antara mereka ketiga pejabat eksekutif di antaranya gubernur, wakil gubernur atau sekda harus ada,” ucapnya menjelaskan.kejadian ini tanggal 5 Oktober 2022 lalu dan tidak ada konfirmasi dari Gubernur sampai saat ini
(Publis Rusman Haspian)
0 Komentar