Berita Meldanews online
SINGKAWANG-Akun Fulanah bin Fulan sempat menggemparkan jagat sosial media gara-gara memosting audio berisi rekaman “rapat gelap” negosiasi anggaran yang diduga dilakukan Walikota Singkawang bersama beberapa anggota DPRD Singkawang.
"Substansi pembicaraan dalam rekaman yang telah beredar tersebut diduga tentang negosiasi bagi - bagi makan atau tawar menawar untuk penambahan anggaran antara Walikota dan beberapa Anggota DPRD yang berhubungan dengan Pokir," kata M. Abdurrahman, Ketua LSM Fatwa Langit kepada wartawan, Jumat (03/04/2020).
Abdurrahman sangat menyesalkan sekali mengapa rekaman seperti itu beredar di media sosial, apalagi di uploud dari akun facebook yang di duga palsu sehingga dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan legislatif, eksekutif maupun masyarakat Kota Singkawang.
"Kami berharap kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Kota Singkawang untuk segera menelusuri akun facebook Fulanah Bin Fulan yang telah menyebarkan rekaman ini. Sehingga masyarkat akan mengetahui apakah rekaman ini benar adanya ataukah hanya hoak semata serta motif dari diedarkanya rekaman tersebut juga akan kita ketahui," harap Abdurahman.
Disamping itu, ia juga meminta kepada oknum-oknum yang diduga terlibat dalam pembicaraan rekaman tersebut untuk segera bisa memberikan klarifikasi tentang kebenarannya. Kemudian, andai isi rekaman itu benar, diminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Menurutnya, bila itu bisa dibuktikan kebenaran dan diketahui sumbernya, maka jelas sekali sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, dan gratifikasi yang sangat bertentangan dengan norma dan etika penyelengara negara.
"Namun apabila rekaman itu hoak, untuk pelaku yang membuat dan menyebarkan rekaman tersebut untuk segera ditangkap. Terlepas dari itu semua, secara kelembagan kami juga akan menyampaikan persoalan rekaman ini secara langsung kepada KPK RI," ujarnya.
Hasil pengecekan media ini ke akun Fulanah bin Fulan, ternyata akun tersebut sudah diblokir atau tidak bisa dibuka lagi, tidak seperti beberapa hari sebelumnya. Dari rekaman tersebut dapat diketahui bahwa dimungkinkan terdapat banyak orang yang sedang melakukan pembicaraan tanpa diketahui lokasinya dimana.
Dalam sesi pembicaraan itu, seseorang yang diduga dari Badan Anggaran DPRD Singkawang mengeluhkan soal tidak kooperatif rekan-rekan dewan dalam pembahasan anggaran, namun kalau cerita bagi, makan mau sama. “Ini yang cerita kawan-kawan menjadi keberatan. Jadi salahsatu jalan karena berembuk masalah kemarin itu juga terutama dari tim TAPD yang tidak kooperatif hadir sehingga kami berbagai cara memaksa-maksa bu,” ujar seseorang dalam rekaman tersebut.
Sesaat kemudian, seorang perempuan yang diduga Walikota Singkawang bertanya dan dijawab yang hadir mengenai masalah Pokir (Pokok Pikiran). “Kawan-kawan berenam ini bu, hasil kompromi nih. Kalau menurut pendapat saya sih, iya kan, POKIR nih perorang dapatlah 3 M untuk tahun ini gitu bah,” ujar laki-laki yang diduga anggota Dewan itu.
Kemudian disambut suara perempuan, “aku enam orang dulu, Hariyanto, Eka Chandra, Dido, siapa lagi,” ujar perempuan itu. Dijawab salah seorang dari merka, “Tambok, Anton, Rusdi,” ujarnya. Selanjutnya dialog menyoal jumlah pimpinan dan badan anggaran yang semuanya 14 orang bersama pimpinan.
Dalam rekaman itu juga menyebutkan tentang permintaan pembagian pendapatan 147 lebih, dibagi dua jadi 75 sorang. DPRD 75, dan DAK DAU tidak lagi diganggu. “ Tadinya mau seperti itu. Nyaman kami baginye, bagaimana teknisnye kami yang bagi di dalam. Anak buah ibu tak mau. Akhirnya kita bertengkar dalam pembahasan. Sekarang mohon maaflah, DAK saja kita tak pernah dilibatkan. Tibe-tibe muncul,” ujar seseorang dalam pertemuan itu.
Selanjutnya disepakati Rp 2,5 M entah untuk siapa. Namun ada dikemukakan soal pembangunan Gedung Dewan yang ‘ditembak’ termasuk paket pekerjan di inspektorat sehingga tiak tahu dana DAK diarahkan kepada siapa. “Kita yang itu jangan, bahaya,” ujar perempuan dalam rekaman itu seraya mengatakan dirinya sudah minta bagian ekonomi membedah anggaran.
“Pertama begini, tahun kemarin kan 70 kasus. Tau ndak KPK sekarang mau 200 kasus. Saya bilang kamu cara kerja pake target, ndak salah dicari-cari. Ini sekarang KPK 200 kasus? Saya bilang lebih baik kita pake E. Kalau sudah, kita semua hati-hati karena yang jadi sorotan walikota sama...,” ujar perempuan itu.
Dilanjutkan dia, jadi dia pake cara ini 200 kasus, masa dia pandai naikkan 130 lho. Kemarin kan, 70 sekarang 200. Kemarin kan disampaikan, masih ada katanya anggota dewan, ada sebagian yang akan segera masuk. “Saya bilang jangan sampai yang Kalbar. Maksud saya sudah tidak riil lagi. Seharusnya kan tidak pakai target. Tapi kalau kita ngomong, kita dibilang tak dukung korupsi,” ujarnya.(dny)
Sanggau Kalbar
0 Komentar