MEMPAWAH - Kritisi kebijakan pembangunan di Kabupaten Mempawah, Iswandi yang merupakan masyarakat Kabupaten Mempawah meminta bupati Mempawah untuk transparan kepada masyarakat.
Mengacu kepada kisruh pembangunan rumah Dinas Bupati yang seyogya nya sudah ditolak secara gamblang oleh DPRD Kabupaten Mempawah dan berakhir dengan turunnya PERKADA (Peraturan Kepala Daerah) sesuai dengan undang-undang.
Mengacu kepada permasalahan tersebut, membuat Iswandi angkat bicara.
"Setelah kita amati, didalam buku RAPBD ternyata pembatalan tersebut tidak berakhir sampai disitu saja. Secara fisiknya memang benar rumah dinas Bupati tersebut di tiadakan namun dari sisi pengadaan lahannya tetap dimunculkan," ujar Iswandi saat ditemui pada senin (17/02/2020).
"Dalam hal ini kami mempertanyakan tentang urgent pembebasan lahan tersebut,sebab sejauh ini menurut pandangan kita, rumah Dinas Bupati masih sangat layak dan bagus posisinya juga sangat dekat dengan sektor - sektor keamanan , artinya ini masih memberikan ruang yang cukup efektif," ujarnya.
Dalam hal ini Iswandi meminta agar Bupati menjelaskan kepada masyarakat , sebab nilai dari azas manfaat sebuah bangunan harus jelas.
"Terkait kucuran dana sebesar 6 Milyar untuk pembebasan lahan yang wacananya untuk pembangunan rumah dinas bupati yang baru , Bupati harus menjelaskan secara terbuka dan gamblang kepada masyarakat,"Tegasnya.
Belum tentu bangunan ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 , sebab bagaimanapun nilai manfaat dari sebuah bangunan harus jelas, tidak asal comot sana sini dan adanya maksud dan tujuan dari akan dibangunya rumah dinas bupati itu sendiri," tegasnya.(Nja)
0 Komentar